Pemprov Lampung Siapkan SE MBG, Wajib Transparan Gizi dan Harga Menu Makanan

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo sepekan lalu.

Tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui penyusunan draf Surat Edaran (SE) Gubernur yang memuat sejumlah langkah perbaikan pelaksanaan program.

Draf Surat Edaran tersebut mengatur kewajiban transparansi kandungan gizi dan harga setiap menu makanan, sekaligus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalin kemitraan dengan BUMDes, koperasi, serta lembaga ekonomi desa dalam penyediaan bahan pangan.

Ketua Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan draf SE telah diajukan dan saat ini tinggal menunggu proses penandatanganan.

BACA JUGA:Gubernur Mirza Tegaskan APBD Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

"Kami sudah mengajukan draf SE, tetapi sampai sekarang prosesnya belum selesai dan belum diturunkan. Pada prinsipnya, SE tersebut mengimbau pengelola dapur agar transparan, baik terkait kandungan gizi maupun harga per item makanan," kata Saipul, Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Saipul, terdapat empat poin utama dalam draf Surat Edaran yang disusun berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Lampung dan Kajati Lampung ke sejumlah lokasi pelaksanaan MBG pada 13 Juli 2026.

Dua poin yang menjadi fokus utama adalah kewajiban menyampaikan informasi kandungan gizi dan harga setiap menu makanan, serta memperkuat kemitraan antara SPPG dengan BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi desa sebagai pemasok bahan pangan.

Ia menjelaskan, transparansi kandungan gizi menjadi aspek penting karena tujuan Program MBG tidak hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga meningkatkan status gizi anak untuk menekan angka stunting.

BACA JUGA:Progres TMMD ke-129 di Pinang Jaya Capai 50 Persen, Infrastruktur Terus Dikebut

"Secara juknis, target akhirnya adalah perbaikan gizi anak-anak yang indikatornya penurunan angka stunting. Kalau gizinya tidak tercukupi, kami khawatir tujuan itu tidak tercapai," ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi, Pemprov Lampung juga ingin memastikan Program MBG mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan.

"Kami berharap program ini juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan berdampak pada kesejahteraan mereka. Karena itu kami mengimbau pengelola dapur bekerja sama dengan lembaga ekonomi desa," jelasnya.

Saipul mengakui masih terdapat sejumlah dapur MBG yang memperoleh pasokan bahan pangan dari luar daerah atau perusahaan besar sehingga peluang pemberdayaan ekonomi lokal belum berjalan optimal.

Sumber: