APDESI Lampung Dilantik, Gubernur Tekankan Peran Strategis Desa

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. 

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi kita sesungguhnya berada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus difokuskan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa 5 Mei 2026.

BACA JUGA:Tragedi Bocah Tenggelam di Hotel, Wali Kota Bandar Lampung Soroti Kelalaian Keamanan

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan secara simbolis sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Lampung sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan desa.

Rahmat Mirzani mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Lampung selama ini belum sepenuhnya berpihak pada desa. Meski sekitar 70 persen penduduk tinggal di wilayah pedesaan, perputaran ekonomi justru lebih banyak terjadi di perkotaan. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi oleh sistem ekonomi lama yang mengandalkan pendekatan trickle down effect, sehingga petani hanya memperoleh porsi kecil dari rantai nilai ekonomi.

Dampaknya, harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap berfluktuasi dan bahkan tidak mampu menutup biaya produksi pada periode tertentu. 

BACA JUGA:Tragedi Bocah Tenggelam di Hotel, Wali Kota Bandar Lampung Soroti Kelalaian Keamanan

Kondisi ini berimbas pada rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat 26 secara nasional.

Meski demikian, Gubernur optimistis kondisi tersebut mulai membaik seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak pada desa, termasuk melalui perbaikan harga komoditas pertanian. Indikasinya terlihat dari meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di desa, serta kenaikan pembelian kendaraan hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan daya beli sekaligus kesadaran terhadap pendidikan.

BACA JUGA:Dana Rp 5 Miliar dari Kementerian PUPR, Wali Kota Bandar Lampung Dorong Solusi Banjir Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Lampung pun berkomitmen memperkuat hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa. 

Sumber: