Evaluasi LKPJ 2025 DPRD Bandar Lampung Tekankan Perbaikan Drainase dan Layanan Publik

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 menyoroti sejumlah isu strategis terkait kinerja pemerintah daerah dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, 04 Mei 2026..

Juru bicara pansus, Heti Friskatati, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat sejumlah capaian positif, masih ada berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari sektor pendidikan hingga infrastruktur.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, DPRD memberikan apresiasi atas capaian Kota Bandar Lampung yang mencapai 5,31 persen pada 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,91 persen, serta melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, tingkat pengangguran tercatat mengalami penurunan dari 7,91 persen pada 2024 menjadi 7,53 persen pada 2025. Kondisi ini dinilai sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi di daerah.

BACA JUGA:Peringatan Cuaca Lampung 4 Mei 2026 Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Meluas Sejak Pagi

“Namun demikian, DPRD menilai sektor pendidikan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait angka putus sekolah. Peningkatan rata-rata lama sekolah serta angka partisipasi murni juga menjadi perhatian utama,”ucapnya.

Pemerintah kota diharapkan dapat menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan ke depan.

Di bidang infrastruktur, permasalahan drainase menjadi sorotan karena masih menjadi penyebab banjir di sejumlah wilayah. DPRD mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistem drainase secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

Meski begitu, DPRD tetap memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah kota dalam menangani banjir yang terjadi.

BACA JUGA:126 Koperasi Merah Putih di Bandar Lampung Mulai Beroperasi, Puluhan Sudah Punya Gerai Mandiri

Pada sektor kesehatan, peningkatan kualitas layanan di RSUD A. Dadi Tjokrodipo turut menjadi rekomendasi penting.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong optimalisasi peran dinas tenaga kerja dalam menekan angka pengangguran. 

“Pembangunan Balai Latihan Kerja juga diapresiasi sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal,”sambungnya.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan.

Sumber: