Pansus DPRD Lampung Barat Soroti Kinerja Pemkab 2025, Banyak Target Belum Tercapai

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat pada tahun anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menilai sejumlah target pembangunan belum tercapai secara optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian laporan Pansus sekaligus pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang digelar pada Senin, 6 April 2026.

Juru Bicara Pansus, Doni Kurniawan, secara tegas menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Lampung Barat. Evaluasi mencakup berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga pelestarian budaya daerah.

“LKPJ ini menjadi cerminan capaian kinerja pemerintah, termasuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tapi masih ada target yang belum tercapai,” tegas Doni di hadapan forum paripurna.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan tahun 2025 sebenarnya telah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penguatan ekonomi berkelanjutan. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai belum berjalan maksimal sehingga hasil yang dicapai belum sesuai harapan.

Sejumlah sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, UMKM, dan pariwisata disebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pansus bahkan menemukan adanya kesenjangan antara perencanaan program dengan realisasi di lapangan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kualitas pelayanan publik yang masih perlu dibenahi. Permasalahan krusial yang mencuat meliputi layanan air bersih, pengelolaan bantuan sosial, hingga penanganan bencana yang dinilai belum optimal dan belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Ini harus jadi perhatian serius. Perangkat daerah wajib segera evaluasi dan berbenah,” tandasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), penguatan perencanaan dan sistem pengawasan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Pembenahan tata kelola perusahaan daerah air minum juga menjadi perhatian agar pelayanan air bersih dapat lebih maksimal dan merata. Selain itu, DPRD mendorong pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala guna menjamin ketepatan sasaran dan transparansi.

Di sisi lain, pelestarian budaya daerah turut didorong sebagai upaya menjaga identitas lokal. Sementara itu, penanganan bencana diminta tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus diwujudkan secara konkret hingga pelaksanaan di lapangan.

Meski disertai berbagai catatan kritis, DPRD tetap mengesahkan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan syarat seluruh rekomendasi yang telah disampaikan wajib ditindaklanjuti oleh Pemkab Lampung Barat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang diberikan DPRD. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik.

“Terima kasih atas masukan dan kritik yang konstruktif. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” ujar Parosil.

Sumber: