Kejar WTP ke-16, Pemkab Lampung Barat Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah dengan menargetkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 secara berturut-turut. Tekad tersebut tercermin dari keikutsertaan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama Wakil Bupati, Mad Hasnurin dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V tersebut berlangsung di Jakarta dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Pesagi Setdakab. Momentum entry meeting ini menjadi penanda dimulainya proses audit keuangan daerah sekaligus pijakan awal untuk memastikan laporan yang disusun memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan bahwa entry meeting merupakan bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah agar proses pemeriksaan berjalan efektif serta menghasilkan laporan yang berkualitas. “Melalui entry meeting ini, kami berharap ada penguatan komitmen kepala daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah pada akhir Maret lalu juga mendapat apresiasi. Hal ini dinilai sebagai indikator keseriusan dalam mengelola keuangan negara secara profesional. Disiplin administrasi tersebut menjadi fondasi penting dalam meraih opini WTP, yang tidak hanya mengedepankan kelengkapan dokumen, tetapi juga integritas dalam pengelolaan anggaran publik.

Di sisi lain, Parosil Mabsus menyampaikan bahwa capaian opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa target mempertahankan WTP ke-16 bukan sekadar ambisi simbolik, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel. “Alhamdulillah, selama ini kita mampu mempertahankan WTP. Harapannya ke depan capaian ini bisa terus dijaga, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” kata dia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa predikat WTP tidak boleh dimaknai sebatas pencapaian administratif. Nilai utama dari opini tersebut terletak pada konsistensi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, WTP adalah refleksi dari integritas birokrasi dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan publik harus terus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah sejatinya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dinilai krusial dalam menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap berada pada standar terbaik.

Sebagai penutup, Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPK RI dalam memberikan pembinaan serta rekomendasi perbaikan. “Kami akan terus bersinergi dengan BPK dalam memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga predikat WTP dapat terus dipertahankan,” pungkasnya. Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung Barat tidak hanya mengejar predikat, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang berkelanjutan.

Sumber: