Gubernur Mirza Ajak Warga Lampung Perantauan Perkuat Persatuan untuk Kemajuan Daera
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/ Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Minggu (29/3/2026).--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Lampung yang berada di perantauan, untuk memperkuat persatuan dan meninggalkan perbedaan demi mendorong kemajuan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan dalam acara halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK-PLP) di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Minggu 29 Maret 2026.
Menurutnya, persatuan menjadi kunci utama agar Lampung mampu mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Tidak boleh ada pengkotak-kotakan. Kita harus bersatu untuk menyamakan langkah,” tegasnya.
BACA JUGA:Konflik Gajah-Manusia Mereda, Wisata Way Kambas Berpeluang Dibuka
Ia menilai halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan dan menguatkan ikatan sebagai satu keluarga besar Sai Bumi Ruwa Jurai, di mana pun berada.
Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa masyarakat Lampung di perantauan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Jejaring yang dibangun di luar daerah dinilai menjadi kekuatan besar jika terhubung dengan kampung halaman.
“Tumbuh dan berkembang di rantau bukan berarti memutus akar. Justru itu menjadi kekuatan ketika kembali terhubung dengan daerah asal,” ujarnya.
BACA JUGA:Animo Pendaftaran Polri 2026 di Polres Lampung Utara Tembus 268 Peserta
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan kondisi ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, terutama komoditas singkong, padi, dan jagung. Ketiga komoditas ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Ia mengakui, selama ini harga komoditas sering tidak stabil dan berdampak pada kesejahteraan petani.
Namun, kondisi mulai membaik seiring kebijakan pemerintah pusat yang menjaga harga serta menghentikan impor singkong.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
