Pemprov Lampung Siapkan Langkah Konkret Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Lampung.

Pertemuan lintas sektor tersebut digelar di Bandarlampung, Selasa 10 Februari 2026.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa peningkatan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan pola tahunan yang harus diantisipasi dengan langkah konkret dan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif.

Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang berhasil mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). 

BACA JUGA:DPPA Bandar Lampung Siapkan 3.000 Sasaran Program Pencegahan Kekerasan pada 2026

Namun, menurutnya, capaian tersebut justru menjadi tantangan untuk terus dijaga di tengah dinamika cuaca ekstrem serta potensi gangguan distribusi.

“Prestasi ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru di sinilah ujian kita, apakah mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.

Untuk itu, Gubernur Mirza memberikan sejumlah arahan strategis kepada perangkat daerah dan instansi terkait. 

Pada aspek produksi dan ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan diminta memastikan pasokan beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan tetap aman hingga pasca-Idulfitri, berbasis data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

BACA JUGA:DPRD Bandar Lampung Soroti Minimnya TPU di Perumahan, Pengembang Diingatkan

Dalam upaya stabilisasi harga, Perum Bulog diminta menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan diinstruksikan mengintensifkan operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah, khususnya di wilayah rawan gejolak harga.

Pada sektor energi dan transportasi, Pertamina, PLN, dan Dinas Perhubungan diminta menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan listrik, serta memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut—termasuk ASDP Bakauheni—dan udara.

Sementara itu, pengawasan diperketat melalui Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan untuk menindak tegas praktik penimbunan serta permainan harga yang merugikan masyarakat.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar distribusi komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Sumber: