Realisasi Investasi di Lampung Barat Tembus Rp206 Miliar

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Kinerja investasi di Kabupaten Lampung Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. 

Hingga akhir tahun, nilai investasi yang masuk tercatat menembus angka Rp206 miliar lebih, jauh melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Lampung Barat sebesar Rp104 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Barat, Ir. Robert Putra, S.ST., M.T., mengatakan bahwa data realisasi investasi tersebut dihimpun berdasarkan laporan para pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2025.

BACA JUGA:RSUD Alimuddin Umar Terima Penghargaan BPJS Kesehatan atas Komitmen Integrasi Layanan Digital

“Target investasi Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar Rp104 miliar. Namun realisasi yang tercatat hingga akhir tahun mencapai lebih dari dua kali lipat dari target tersebut,” ujar Robert.

Ia menjelaskan, dari total investasi sebesar Rp206 miliar lebih, kontribusi terbesar berasal dari sektor Non-Usaha Mikro dan Kecil (Non-UMK) dengan nilai mencapai Rp186 miliar. 

Sementara itu, sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) turut menyumbang investasi sebesar Rp20 miliar.

Dari sisi jumlah pelaku usaha, investasi tersebut melibatkan 14 pelaku usaha UMK dan 27 pelaku usaha Non-UMK.

BACA JUGA:Faby Marcelia dan Ichal Muhammad Akui Pernah Nikah Siri, Rumah Tangga Berakhir Cerai

Secara keseluruhan, terdapat 24 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 3 Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2025.

Menurut Robert, tingginya realisasi investasi ini mencerminkan semakin kondusifnya iklim usaha di Lampung Barat. 

Berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan perizinan dan kepastian berusaha dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan investor.

“Kepercayaan investor terhadap Lampung Barat terus meningkat. Ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan investasi dan pelayanan perizinan yang transparan,” jelasnya.

Sumber: