Proyek Irigasi Rp195 Juta di Desa Bojong Barat Terbengkalai Sejak 2024

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Proyek pembangunan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Bojong Barat, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, mandek selama satu tahun.

Warga setempat mengaku bahwa pekerjaan peningkatan tata guna air irigasi tersebut telah berhenti sejak ketua kelompok pelaksana dipanggil oleh Unit Tipikor Polres Lampung Utara.

“Sudah satu tahun ini pekerjaan P3-TGAI tidak berjalan lagi,” ujar Andi, warga Desa Bojong Barat pada Selasa, 11 November 2025.

Hasil pantauan tim Medialampung.co.id di lapangan menunjukkan proyek bernilai Rp195 juta yang bersumber dari APBN 2025 itu kini terbengkalai. Puluhan batu terlihat menumpuk di atas tanah tanpa adanya aktivitas lanjutan di lokasi.

BACA JUGA:Jasroni Gelar Reses Ke III di Kecamatan Jatiagung, Infrastruktur dan Pembangunan jadi Usulan Masyarakat

Program P3-TGAI sejatinya merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi berbasis partisipasi petani. 

Program ini sebelumnya dijalankan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau gabungan kelompok tani secara swakelola, dengan tujuan mendukung ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan nasional.

Namun, di Desa Bojong Barat, pelaksanaan proyek ini diduga tidak sesuai ketentuan. 

Dana APBN sebesar Rp195 juta yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok P3A, justru disebut-sebut dialihkan kepada pihak ketiga oleh Badarudin, selaku koordinator pelaksana kegiatan P3AI di Dusun 2 Bojong Barat, dengan nilai sekitar Rp70 juta.

BACA JUGA:330 Pekerja PT San Xiong Steel Lampung Delapan Bulan Tak Digaji, Desak Pemerintah dan Polisi Bertindak

Upaya konfirmasi dari Medialampung.co.id kepada pihak terkait belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, pekerjaan P3-TGAI tersebut diduga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis. 

Material yang digunakan, seperti pasir, dinilai tidak memenuhi standar karena berasal dari hasil saringan campuran pasir dan batu.

Selain itu, pelaksanaan proyek juga tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak ditemukan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan maupun penggunaan masker di area proyek.

Sumber: