Ketua Komisi XI DPR Minta Menkeu Purbaya Tak Sering Komentari Kebijakan Kementerian Lain

MEDIALAMPUNG.CO.ID — Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhenti terlalu sering memberikan komentar terkait kebijakan kementerian lain. 

Misbakhun menilai, seharusnya Purbaya fokus membangun strategi ekonomi yang solid dan selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya sebaiknya menahan diri untuk tidak terlalu sering berkomentar terhadap kebijakan kementerian lain. Fokus beliau seharusnya adalah menyusun strategi ekonomi komprehensif yang sejalan dengan visi Presiden,” ujar Misbakhun, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun sebagai tanggapan atas beberapa pernyataan publik Menteri Purbaya yang dinilai terlalu jauh mengomentari urusan di luar ranah Kementerian Keuangan. 

BACA JUGA:Kemendikdasmen Buka Seleksi PPG Calon Guru 2025, Ini Syarat dan Jadwal Pendaftarannya

Menurutnya, hal semacam itu berpotensi menimbulkan pergesekan antarinstansi pemerintah dan mengaburkan arah kebijakan ekonomi nasional yang tengah dibangun pemerintahan baru.

Selain menyoroti pernyataan Purbaya terkait kementerian lain, Misbakhun juga mengkritik pernyataan terbaru sang menteri soal pemangkasan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia menegaskan bahwa penggunaan dan realokasi dana program tersebut tidak dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan DPR.

“Dana yang tidak terpakai dalam program MBG tidak bisa serta-merta dialihkan tanpa persetujuan DPR,” tegasnya.

BACA JUGA:Prabowo Siapkan Pasukan Perdamaian TNI untuk Gaza Jika Perdamaian Tercapai di KTT Mesir

Menurut Misbakhun, program Makanan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki signifikansi politik dan ekonomi tersendiri. 

Oleh karena itu, setiap perubahan anggaran maupun kebijakan yang berkaitan dengan program tersebut harus dibahas bersama parlemen agar tetap transparan dan sesuai mekanisme hukum.

“Anggaran MBG memiliki nilai politik tersendiri. Karena itu, setiap perubahan atau kebijakan harus dibahas dan disetujui bersama DPR agar kebijakan ekonomi tidak diambil secara sepihak,” imbuhnya.

Misbakhun menekankan bahwa tugas utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memperkuat kerangka ekonomi nasional agar mampu mendukung program besar pemerintahan Presiden Prabowo.

Sumber: