Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Tambah Kuota KPR FLPP Jadi 25.000 Unit

MEDIALAMPUNG.CO.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Melalui peningkatan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025, BRI menjadi salah satu motor penggerak dalam realisasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Program ini bukan hanya sekadar angka, namun bentuk nyata kolaborasi antara BRI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Momentum penting ini ditandai dengan penandatanganan MoU Kuota Penyaluran serta akad massal 1.000 nasabah KPR subsidi yang digelar secara serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA:Tak Hanya Lezat, Makanan-Makanan Ini Terbukti Bantu Cegah Stroke Secara Alami

Penandatanganan dilakukan di Menara BRILiaN, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Langkah masif ini mempercepat realisasi pembiayaan rumah subsidi dan memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga Indonesia. 

Dengan kehadiran notaris dan mitra pengembang perumahan, proses akad berjalan terstruktur dan terpercaya.

Hery Gunardi menyampaikan optimisme bahwa dengan perluasan program KPR subsidi ini, backlog kepemilikan rumah nasional yang masih tinggi—mencapai 9,9 juta unit berdasarkan data Susenas 2023—akan semakin berkurang.

BACA JUGA:Indonesia Siap Pimpin Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik Global pada 2027

“Kami terus mengekspansi penyaluran agar dapat terserap maksimal. Prinsip kehati-hatian tetap kami pegang agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya. 

BRI mencatat bahwa 97% dari outstanding KPRS saat ini berasal dari skema FLPP dengan kualitas kredit tetap terjaga. 

Rasio kredit bermasalah (NPL) pun terjaga di angka rendah, yakni hanya 1,1%.

Ini membuktikan bahwa penyaluran dilakukan dengan tata kelola yang baik, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Sumber: